Posts Tagged ‘kerusakan lingkungan’

Langkah Hijau yang Partisipatif

Pengetahuan yang kita miliki tidak akan ada manfaatnya sama sekali manakala dia hanya kita biarkan saja sebagai isi kepala. Pengetahuan akan bermanfaat andaikata dia bisa diaplikasikan untuk melakukan sesuatu, serta disebarluaskan kepada orang lain. Jangan pelit untuk membagikan pengetahuan, sebab pengetahuan tidak akan pernah habis karena dibagi. Tetapi sebaliknya pengetahuan akan habis dan kehilangan makna andaikata dia dibiarkan begitu saja di kepala kita, terlebih bila tidak pernah digunakan. Baca lebih lanjut

Iklan

Kerusakan Lingkungan dan Krisis Pangan

Istilah krisis selalu dikaitkan dengan tidak seimbangnya antara supply (ketersediaan) dengan demand (kebutuhan). Ketika angka kebutuhan lebih tinggi dari ketersediaan, maka terjadilah krisis. Kekhawatiran terhadap krisis pangan pertama kali dikeluarkan oleh Thomas Robert Malthus (1766 – 1834). Malthus mengeluarkan teori yang sangat populer, yakni laju pertambahan penduduk meningkat berdasarkan deret ukur, sedangkan produksi pangan berdasar deret hitung. Deret ukur dalam pemahaman Malthus diartikan sebagai terjadinya peningkatan berdasar kelipatan yakni; 1, 2, 4, 8, dan seterusnya. Sedangkan deret hitung menjelaskan bahwa peningkatan terjadi berdasar penambahan tetap dengan angka variabel penambah 1, yakni 1, 2, 3, 4 dan seterusnya.

Dengan kata lain, teori Malthus hendak mengingatkan kepada kita, bahwa secara alamiah generasi yang akan datang akan memiliki permasalahan yang lebih kompleks berkaitan dengan ketersediaan pangan, dibanding dengan generasi sebelumnya. Maka solusi yang ditawarkan kemudian adalah bagaimana menekan laju pertambahan penduduk. Di Indonesia kemudian diadakan program keluarga berencana (KB) dengan jargon catur warga, dua anak cukup.

Program keluarga berencana di Indonesia berjalan sangat efektif, pada saat ini sudah banyak ditemui rumah tangga yang hanya memiliki dua anak saja. Padahal sebelumnya, sebagaimana yang biasa terjadi pada masyarakat agraris, banyak rumah tangga yang memiliki anak lebih dari dua, karena adanya anggapan bahwa banyak anak banyak rejeki. Dengan memiliki jumlah anak yang banyak, maka keluarga petani pada masyarakat agraris, akan dapat mengolah lahan pertaniannya secara lebih optimal. Karena pertanian biasanya dikelola secara bersama-sama dengan melibatkan seluruh anggota keluarga (George, Susan, 2007). Tetapi keberhasilan program KB dalam menekan laju pertambahan penduduk, ternyata tidak cukup efektif untuk mencegah terjadinya kerawanan pangan.

Sementara dari teori Malthus di atas, sebenarnya ada hal lain yang juga harus dikerjakan yakni bagaimana meningkatkan produksi pangan. Meningkatkan produksi pangan seharusnya menjadi prioritas utama dalam menyikapi persoalan potensi krisis pangan. Kecemasan Malthus kemudian dijadikan dasar alasan oleh Dr. Norman Bourlag untuk segera merealisasikan gagasannya yang populer dengan sebutan revolusi hijau.

Revolusi hijau adalah upaya untuk meningkatkan produksi pertanian secara besar-besaran melalui dua metode pendekatan; intensifikasi dan mekanisasi pertanian. Intensifikasi pertanian dilakukan melalui penggunaan bibit unggul, pupuk, pestisida, dan herbisida an organic. Sedangkan mekanisasi pertanian dilaksanakan melalui penggunaan mesin-mesin sebagai alat kerja pertanian, seperti traktor untuk membajak sawah, huller untuk menggiling padi dan lain sebagainya. Selanjutnya program revolusi hijau ini diterapkan secara menyeluruh dihampir semua negara dunia ketiga.

Sebagai langkah awal negara dunia ketiga mendapatkan bantuan pinjaman dana dari konsorsium negara maju dan Bank Dunia untuk mempersiapkan fasilitas infrastruktur yang diperlukan seperti jalan, jaringan listrik, waduk, irigasi teknis dan lain sebagainya. Indonesia sebagai salah satu negara dunia ketiga juga terkenai program ini. Dan hasilnya sungguh fantastis, pada tahun 1984 Indonesia telah berhasil swasembada beras. Namun sayangnya prestasi ini tidak berlangsung lama, pada 1994 Indonesia kembali menjadi negara pengimpor beras sampai sekarang. Kenapa hal ini bisa terjadi?

Ada beberapa hal yang bisa menjelaskan, kenapa ini bisa terjadi. Pertama, Menyusutnya luasan lahan pertanian yang subur, karena alih fungsi lahan pertanian dan lahan menjadi kritis karena tercemar residu pupuk dan obat-obatan pertanian an organic.

Jawa dikenal sebagai wilayah yang paling subur, maka program revolusi hijau ini dikonsentrasikan di Pulau Jawa. Selanjutnya dibangunlah berbagai fasilitas infrastruktur untuk pendukung program revolusi hijau ini di Jawa, mulai dari pembuatan saluran irigasi teknis, pembukaan jaringan listrik, jalan, sampai pembuatan waduk. Pembangunan fasilitas infrastruktur ini sendiri, memang menelan biaya yang sangat besar.

Namun yang terjadi kemudian adalah beralihnya fungsi lahan pertanian menjadi daerah pemukiman dan industri, akibatnya luas lahan pertanian mengalami pengurangan yang sangat signifikan. Berdasar catatan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), menyebutkan bahwa alih fungsi lahan pertanian subur mencapai 30.000 hektar setiap tahunnya, sebagian besar adalah lahan sawah yang beirigasi teknis, dan kebanyakan terjadi di Jawa (Hira Jhamtani, 2007). Sementara menurut . Agus Susewo, Kasubdit Optimasi Lahan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air Departemen Pertanian Republik Indonesia, alih fungsi lahan pertanian mencapai 110 ribu hektar per tahun..

Sekalipun pemerintah menyadari bahwa alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan pemukiman atau industri, merupakan ancaman bagi ketersediaan pangan. Namun langkah pemerintah orde baru yang mencoba mencetak 2 juta hektar sawah lahan gambut di Kalimantan Tengah dan Selatan, perlu dipertanyakan. Biaya yang harus dikeluarkan untuk mempersiapkan segala fasilitas infrastruktur pendukung bagi proyek ini luar biasa besar. Maka tidak mengherankan jika proyek tersebut hingga saat ini tidak ada kelanjutannya lagi. Satu-satunya yang tersisa dari proyek tersebut adalah masalah lingkungan, yakni kebakaran lahan gambut dan kabut asap. Sementara pada tahun 2005 pemerintah berniat akan mencetak 25 juta hektar sawah baru, namun hingga saat ini masih belum ada realisasinya.
Saat ini, Indonesia hanya memiliki 7,6 juta hektar sawah ditambah ratusan ribu hektar lahan kering lain. Sementara guna memenuhi kebutuhan pangan nasional tahun 2009, dibutuhkan target produksi pangan untuk tanaman padi mencapai 63 sampai 64 juta ton, jagung 18 juta ton, kedelai, 1,5 juta ton, Gula 3,3 juta ton dan daging sapi 399.5 ribu ton. Untuk dapat mencegah terjadinya krisis pangan, maka Indonesia memerlukan tak kurang dari 15 juta hektar lahan pertanian yang diyakini dapat memenuhi kebutuhan seluruh rakyat Indonesia pada 2030 yang diperkirakan berjumlah 280 juta jiwa.
Selain disebabkan oleh adanya alih fungsi lahan pertanian, penyusutan lahan pertanian subur juga disebabkan oleh penggunaan pupuk dan obat-obatan kimiawi an organic. Pemakaian jangka panjang pupuk dan obat-obatan kimiawi an organic ternyata telah membawa kerusakan lahan pertanian dalam jumlah besar, yang ditandai dengan berkurangnya kesuburan tanah. Residu kimia sisa pupuk dan pestisida yang menumpuk pada lahan pertanian, hanya dalam waktu 10 tahun telah membawa kerusakan yang luar biasa pada struktur lapisan tanah. Hal ini dikarenakan dosis penggunaan pupuk dan pestisida an organic selalu mengalami peningkatan pada tiap masa tanam.

Kerusakan tersebut ditandai dengan pengerasan lapisan tanah dan pendangkalan lumpur sawah. Kedalaman lumpur sawah di Indonesia pada dewasa ini rata-rata dibawah 30 cm, bahkan pada beberapa sawah di Yogyakarta kedalaman lumpur hanya berkisar antara 15 – 20 cm saja. Padahal, sebelum dikenalkan dengan program revolusi hijau, kedalaman lumpur pada sawah-sawah di Indonesia bisa mencapai sebatas lutut orang dewasa, bahkan terkadang mencapai paha. Hal ini selain dikarenakan tumpukan residu pupuk an organic, juga dikarenakan pemakaian pestisida an organic telah memusnahkan sebagian besar mikroorganisme pengurai tanah alami.

Kerusakan lahan pertanian bisa dikatakan sebagai hasil dari kebijakan pembangunan pertanian yang tidak memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Selama ini petani didera oleh kebijakan peningkatan produktifitas pertanian melalui penggunaan pupuk dan obat-obatan kimiawi an organic. Penggunaan pupuk dan obat-obatan yang seperti itu, bukan hanya menciptakan ketergantungan, melainkan juga merusak lahan pertanian (Bryant, 1998).

Kedua, perubahan iklim yang ekstrim sebagai akibat dari pemanasan global, memberi andil besar bagi peluang tercipannya gagal panen, dan puso. Pada masa peralihan iklim petani kebingungan untuk memulai awal masa tanam. Ada kalanya petani pro aktif memulai masa tanam setelah mendapat guyuran hujan satu atau dua minggu, namun terkadang setelah selesai menanam bibit, ternyata hujan tidak turun lagi. Akibatnya bibit tidak dapat tumbuh dan mati.

Ancaman lain dari perubahan iklim yang ekstrim adalah musim hujan dan kemarau yang menjadi semakin panjang. Hujan yang turun dengan intensitas tinggi, frekuensi sering, serta periode musim yang panjang, berpotensi membawa banjir yang akan menggenangi dan merusak lahan pertanian, berikut fasilitas infrastrukturnya. Sedangkan musim kemarau panjang akan membawa dampak kekeringan, yang berpotensi mematikan segala tumbuhan pangan jika tidak mendapat intervensi.

Ketiga, keengganan banyak orang untuk berprofesi sebagai petani. Ada banyak faktor yang mendorong terjadinya kecenderungan ini, namun sebab yang paling utama adalah rendahnya tingkat pendapatan petani. Pendapatan petani pada saat ini, tidak sebanding dengan tenaga yang harus dikeluarkan dan tingkat resiko kerugian.

Keempat, regulasi kebijakan pemerintah yang terkait dengan pertanian. Distribusi sarana produksi pertanian selama ini tidak transparan dan bersifat monopoli, akibatnya petani mengalami kesulitan untuk dapat mengakses kebutuhannya terutama pupuk. Selain itu kebijakan monokultur yang menjadikan beras sebagai bahan makanan pokok nasional, telah menjadikan penanaman padi sebagai program utama sektor pertanian. Program ini berlaku secara nasional dan harus dijalankan di seluruh Indonesia, sekalipun harus mengabaikan realitas bahwa makanan pokok masyarakat Indonesia tidak hanya beras, tetapi juga ada ubi, jagung dan sagu.

Realitas masyarakat Indonesia tidak saja majemuk dalam hal etnis, bahasa dan agama, tetapi juga dalam hal pangan (Lawang, 1999). Maka menjadi sangat mengherankan jika saat ini, pengertian pangan selalu identik dengan beras. Masyarakat tertentu di Indonesia memang menempatkan beras sebagai bahan makanan pokok (staple food). Sementara sebagian masyarakat yang lain ada yang memilih ubi, jagung dan sagu sebagai makanan pokok.

Kecenderungan untuk menjadikan beras sebagai bahan pangan pokok (mentality rice) sesungguhnya tidak tumbuh secara kebetulan, mendadak dan juga bukan persoalan selera rasa. Mentality rice tumbuh dan berkembang bersamaan dengan pilihan kebijakan pembangunan pertanian yang sejak awal tertuju atau menekankan pada kebutuhan beras (Usman, 2004). Ketika diasumsikan bahwa bahan pangan pokok adalah beras, maka kebutuhan akan beras menjadi semakin meningkat. Tentu saja ini berpotensi menimbulkan kelangkaan akan beras, yang akhirnya akan diikuti dengan peningkatan harga bahan pangan pokok beras.

Kerusakan Lingkungan dan Krisis Enerji

Krisis pangan maupun energi, sama-sama berakibat menurunkan kualitas hidup seluruh umat manusia di dunia, Seperti kita ketahui bersama bahwa energi merupakan sumber tenaga, baik bagi manusia maupun mesin. Sumber energi manusia adalah makanan, sedangkan mesin bisa berupa listrik atau minyak.

Manusia menciptakan mesin pertama kali adalah untuk membantu meringankan kerja, baru selanjutnya untuk kenyamanan, dan gaya hidup. Walaupun belum diketahui pasti angka perbandingan konsumsi energi, yang dipergunakan untuk membantu pekerjaan manusia dengan konsumsi energi yang dipergunakan untuk kenyamanan dan gaya hidup, yang jelas dengan terjadinya krisis energi maka kemajuan teknologi bisa tidak berarti sama sekali.

Tanpa listrik, peralatan laboratorium, peralatan rumah sakit, komputer, pendingin ruangan, peralatan telekomunikasi, mesin-mesin industri, dan semua alat yang membutuhkan listrik sebagai sumber energi tidak dapat dioperasionalkan. Militer tidak dapat mengendalikan radar, peluru kendali, dan satelit pengintai. Tanpa bahan bakar minyak, mobil, sepeda motor, kapal, pesawat terbang, kereta api dan peralatan lain yang membutuhkan bahan bakar minyak sebagai sumber energi tidak dapat dioperasionalkan. Semua benda-benda produk teknologi mutakhir tersebut, tak ubahnya akan seperti onggokan sampah besi tua yang dikerubut karat.
Krisis energi pada saat ini, terjadi karena makin menipisnya cadangan sumber energi berbahan fosil, sementara dilain sisi kebutuhan akan energi semakin meningkat. Indonesia memiliki cadangan minyak nasional sekitar 1,2 persen dari cadangan minyak dunia. Cadangan minyak itu diperkirakan hanya akan mampu bertahan antara 18-20 tahun ke depan, gas 60 tahun dan batu bara 150 tahun.
Selain dipergunakan langsung oleh sektor transportasi, industri dan rumah tangga, sumber energi berbahan fosil ini juga digunakan sebagai pembangkit energi listrik. Perusahan Listrik Negara (PLN) sebagai perusahan penyedia energi listrik, tahun 2008 hanya memiliki kapasitas produksi listrik total sebesar 29,705 Mega Watt. Dari jumlah tersebut 24,925 diproduksi sendiri oleh PLN dan sisanya dibeli dari perusahan pembangkit listrik swasta (IPP) dan terintegrasi (PPU). Ironisnya, berdasar rasio elektrifikasi nasional tahun 2008, infrastruktur listrik yang ada hanya mampu memenuhi kebutuhan untuk 64,3 persen dari total penduduk Indonesia. Artinya ada sekitar 100 juta penduduk Indonesia yang belum dapat menikmati listrik.
Adapun pelanggan listrik terbesar berdomisili di Pulau Jawa dan Bali, yakni sekitar 67 persen dari jumlah total pelanggan PLN. Maka tidak mengherankan jika sistem kelistrikan Jawa-Bali akan terus mengalami krisis sampai pertengahan tahun 2009. Pemadaman tidak bisa dihindari karena kapasitas pembangkit PLN tidak bertambah secara signifikan, sementara pertumbuhan konsumsi listrik naik di atas 6 persen tiap tahunnya, maka bisa dipastikan bahwa cadangan energi listrik akan makin tergerus.
Sistem kelistrikan Jawa-Bali pernah mengalami defisit 800-900 MW, yang mengakibatkan terjadinya pemadaman bergilir di wilayah Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Bali. Defisit disebabkan aneka hal, antara lain penurunan daya di sejumlah pembangkit PLN dan swasta, kenaikan beban pemakaian listrik di Jawa-Bali, serta ketidaklancaran pasokan BBM ke pembangkit PLN. Sistem Jawa-Bali mulai pulih setelah masuknya PLTU Paiton Unit 8 yang dioperasikan oleh swasta.
Dengan kata lain defisit atau krisis listrik terjadi karena adanya pertumbuhan konsumsi yang tidak bisa diimbangi dengan penambahan kapasitas produksi energi listrik PLN. Pertumbuhan konsumsi listrik tercatat naik tajam pada pertengahan 2008, setelah pemerintah mengumumkan kenaikan BBM. Setelah kenaikan harga BBM naik, dimana harga solar lebih mahal dari premium, banyak pelaku industri yang menggunakan listrik PLN sebagai sumber energi di industrinya. Pelaku usaha mengistirahatkan Genset mereka yang selama ini digunakan sebagai pemasok listrik secara swadaya, dan beralih menggunakan listrik PLN karena alasan ekonomis.
Kecenderungan pelaku usaha yang seperti ini, menyebabkan lonjakan permintaan akan kebutuhan energi listrik menjadi semain meningkat tajam. Buntutnya, terjadi pemadaman listrik secara bergiliran. Dan pada gilirannya pemadaman ini memukul produktifitas usaha karena industri tidak dapat berproduksi secara maksimal. Data pada 2008 menyebutkan bahwa sebagai akibat dari krisis listrik, industri hanya mampu menggunakan kapasitas produksinya antara 53,45 persen hingga 77,82 persen saja.
Sementara itu, perubahan iklim ternyata juga memberi andil besar bagi terciptanya krisis energi. Pada musim kemarau panjang aktivitas Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) tidak dapat bekerja optimal. Produktifitas PLTA turun tajam sebab debit air waduk juga berkurang. Sebagai contoh PLTA Mrica di Banjarnegara, untuk menghidupkan seluruh turbinnya agar dapat memasok listrik 2×60 Megawatt membutuhkan debit air 200 meter kubik per detik. Pada musim kemarau, debit air terus berkurang hingga mencapai puncak kemarau yang hanya menyisakan maksimal 30 meter kubik per detik. Dengan situasi seperti ini PLTA Mrica hanya mampu memasok listrik 60 Megawatt, untuk operasional sekitar 5 jam saja.

Kemungkinan terjadinya krisis energi, memang sudah diperkirakan sejak dulu. Karena itu berbagai riset mengenai pencarian sumber energi alternatif telah banyak dilakukan. Mulai dari sumber energi ramah lingkungan seperti pemanfaatan energi matahari (solar energy), angin, air terjun, sampai yang paling mengerikan yaitu nuklir. Bahkan pada dekade belakangan ini, berkembang wacana mengenai bio-fuel, sebagai alternatif sumber energi yang berasal dari tumbuh-tumbuhan dan biogas yang berasal dari kotoran manusia serta hewan.

Untuk biogas, memang tidak begitu menimbulkan masalah. Namun untuk bio-fuel yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, yang kebanyakan diambilkan dari sumber tanaman pangan seperti biji-bijian, ubi, jagung, kelapa dan lain-lain, tentu saja akan makin mencemaskan. Mengingat krisis pangan sudah di depan mata. Ide mengenai bio-fuel ini, akan semakin mengancam ketersediaan pangan untuk manusia, dan akibatnya harga bahan pangan bisa dipastikan akan semakin meningkat tinggi.

Kerusakan Lingkungan dan Politik Ekologi

Kerusakan lingkungan yang terjadi dewasa ini harus kita pahami sebagai persoalan serius, yang mengancam kelangsungan dan kualitas hidup semua makhluk dimuka bumi ini. Kerusakan lingkungan bukan saja telah terjadi di permukaan dan perut bumi saja, tetapi juga sudah merambah ke lapisan atmosfer di langit.  Disadari atau tidak, sebenarnya kita sudah tidak lagi memiliki tempat aman untuk berpijak .

Ada dua perspektif pendekatan untuk mengetahui, kenapa kerusakan lingkungan ini semakin menjadi-jadi. Pertama, perspektif kelangkaan (environmental scarcity), yang menjelaskan bahwa, kerusakan lingkungan disebabkan oleh adanya konflik penguasaan sumber daya. Konflik ini merupakan akibat dari pertambahan penduduk yang meningkat tajam, yang selanjutnya diikuti pula dengan tingginya permintaan terhadap hasil dari suatu sumber daya alam yang terbarukan (renewable resources). Dampak lebih lanjut dari meningkatnya permintaan terhadap hasil dari suatu sumber daya alam ini adalah, menurunnya kualitas dan kuantitas sumber daya itu sendiri. Situasi ini mendorong terjadinya eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam. Dan pada gilirannya, eksploitasi ini akan mengakibatkan kerusakan lingkungan, kelangkaan sumber daya, dan melahirkan konflik sosial.

Kedua, perspektif politik ekologi, yang menjelaskan bahwa; kerusakan lingkungan dan konflik tidak terlepas dari aspek kepentingan politik-ekonomi. Cara pandang ini berusaha menjelaskan masalah kerusakan lingkungan dengan memperhitungkan aspek kekuasaan, keadilan distribusi, cara pengontrolan, kepentingan jejaring lokal-nasional-global, kesejarahan, gender, dan peran aktor (Peluso dan Watts, 2001). Ketajaman perspektif politik ekologi terlihat dalam cara memahami kerusakan lingkungan sebagai akibat dari praktik kekuasaan dan pasar. Kerusakan di suatu wilayah bisa jadi karena adanya kekuatan pasar global yang tidak terlibat secara langsung. Kasus konflik dan kebakaran hutan, selalu terkait dengan kepentingan politik, ekonomi, pasar, dan terutama tentang cara pengontrolan terhadap pengelolaan sumber daya alam. Bukan karena kelangkaan.

Dari uraian diatas terlihat bahwa perspektif “kelangkaan” akan mendorong isu kerusakan lingkungan sebagai hubungan “sebab-akibat” yang wajar, antara jumlah penduduk, permintaan, dan kelangkaan. Sebaliknya, perspektif politik ekologi justru menegaskan bahwa; kerusakan lingkungan terjadi karena adanya kesalahan dalam mengurus sumber daya alam, yang dilakukan oleh pihak yang berkuasa.

Aktivis lingkungan hidup, kebanyakan menggunakan perspektif politik ekologi dalam melakukan analisa dan advokasi terhadap kerusakan lingkungan. Sementara pihak pemerintah dan dunia usaha cenderung menggunakan perspektif kelangkaan. Sebenarnya kedua perspektif pendekatan di atas, merupakan kesatuan perspektif yang tidak perlu saling dipertentangkan. Sebab kita menyadari bahwa kerusakan lingkungan bisa terjadi karena adanya kelangkaan serta kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang tidak berpihak  kepada lingkungan.

Masalah kita sekarang bukanlah sekedar mencari kambing hitam atau pihak-pihak yang harus dimintai pertanggungjawaban sehubungan dengan terjadinya kerusakan lingkungan tersebut. Akan tetapi yang lebih penting lagi, kita harus melangkah lebih maju untuk mendorong setiap orang agar mau terlibat dan berpartisipasi aktif dalam usaha-usaha pencegahan dan perbaikan kerusakan lingkungan.

Kerusakan lingkungan yang terjadi pada permukaan dan perut bumi, tentulah akan menjadi persoalan bagi masing-masing negara yang bersangkutan. Akan tetapi kerusakan lingkungan yang terjadi pada atmosfer bumi, akan menjadi persoalan bersama bagi tiap negara yang ada di muka bumi ini. Dan celakanya, dewasa ini isu mengenai kerusakan pada lapisan atmosfer bumi, sudah bukan merupakan prediksi atau ramalan lagi. Kerusakan itu sudah terjadi, dan sudah menjadi ancaman bagi keberlangsungan hidup semua makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Isu tentang fenomena pemanasan global, pada saat ini menjadi perhatian utama pada tiap kajian tentang lingkungan. Dan menjadi keprihatinan bersama seluruh negara di dunia.