Kerusakan Lingkungan dan Krisis Pangan

Istilah krisis selalu dikaitkan dengan tidak seimbangnya antara supply (ketersediaan) dengan demand (kebutuhan). Ketika angka kebutuhan lebih tinggi dari ketersediaan, maka terjadilah krisis. Kekhawatiran terhadap krisis pangan pertama kali dikeluarkan oleh Thomas Robert Malthus (1766 – 1834). Malthus mengeluarkan teori yang sangat populer, yakni laju pertambahan penduduk meningkat berdasarkan deret ukur, sedangkan produksi pangan berdasar deret hitung. Deret ukur dalam pemahaman Malthus diartikan sebagai terjadinya peningkatan berdasar kelipatan yakni; 1, 2, 4, 8, dan seterusnya. Sedangkan deret hitung menjelaskan bahwa peningkatan terjadi berdasar penambahan tetap dengan angka variabel penambah 1, yakni 1, 2, 3, 4 dan seterusnya.

Dengan kata lain, teori Malthus hendak mengingatkan kepada kita, bahwa secara alamiah generasi yang akan datang akan memiliki permasalahan yang lebih kompleks berkaitan dengan ketersediaan pangan, dibanding dengan generasi sebelumnya. Maka solusi yang ditawarkan kemudian adalah bagaimana menekan laju pertambahan penduduk. Di Indonesia kemudian diadakan program keluarga berencana (KB) dengan jargon catur warga, dua anak cukup.

Program keluarga berencana di Indonesia berjalan sangat efektif, pada saat ini sudah banyak ditemui rumah tangga yang hanya memiliki dua anak saja. Padahal sebelumnya, sebagaimana yang biasa terjadi pada masyarakat agraris, banyak rumah tangga yang memiliki anak lebih dari dua, karena adanya anggapan bahwa banyak anak banyak rejeki. Dengan memiliki jumlah anak yang banyak, maka keluarga petani pada masyarakat agraris, akan dapat mengolah lahan pertaniannya secara lebih optimal. Karena pertanian biasanya dikelola secara bersama-sama dengan melibatkan seluruh anggota keluarga (George, Susan, 2007). Tetapi keberhasilan program KB dalam menekan laju pertambahan penduduk, ternyata tidak cukup efektif untuk mencegah terjadinya kerawanan pangan.

Sementara dari teori Malthus di atas, sebenarnya ada hal lain yang juga harus dikerjakan yakni bagaimana meningkatkan produksi pangan. Meningkatkan produksi pangan seharusnya menjadi prioritas utama dalam menyikapi persoalan potensi krisis pangan. Kecemasan Malthus kemudian dijadikan dasar alasan oleh Dr. Norman Bourlag untuk segera merealisasikan gagasannya yang populer dengan sebutan revolusi hijau.

Revolusi hijau adalah upaya untuk meningkatkan produksi pertanian secara besar-besaran melalui dua metode pendekatan; intensifikasi dan mekanisasi pertanian. Intensifikasi pertanian dilakukan melalui penggunaan bibit unggul, pupuk, pestisida, dan herbisida an organic. Sedangkan mekanisasi pertanian dilaksanakan melalui penggunaan mesin-mesin sebagai alat kerja pertanian, seperti traktor untuk membajak sawah, huller untuk menggiling padi dan lain sebagainya. Selanjutnya program revolusi hijau ini diterapkan secara menyeluruh dihampir semua negara dunia ketiga.

Sebagai langkah awal negara dunia ketiga mendapatkan bantuan pinjaman dana dari konsorsium negara maju dan Bank Dunia untuk mempersiapkan fasilitas infrastruktur yang diperlukan seperti jalan, jaringan listrik, waduk, irigasi teknis dan lain sebagainya. Indonesia sebagai salah satu negara dunia ketiga juga terkenai program ini. Dan hasilnya sungguh fantastis, pada tahun 1984 Indonesia telah berhasil swasembada beras. Namun sayangnya prestasi ini tidak berlangsung lama, pada 1994 Indonesia kembali menjadi negara pengimpor beras sampai sekarang. Kenapa hal ini bisa terjadi?

Ada beberapa hal yang bisa menjelaskan, kenapa ini bisa terjadi. Pertama, Menyusutnya luasan lahan pertanian yang subur, karena alih fungsi lahan pertanian dan lahan menjadi kritis karena tercemar residu pupuk dan obat-obatan pertanian an organic.

Jawa dikenal sebagai wilayah yang paling subur, maka program revolusi hijau ini dikonsentrasikan di Pulau Jawa. Selanjutnya dibangunlah berbagai fasilitas infrastruktur untuk pendukung program revolusi hijau ini di Jawa, mulai dari pembuatan saluran irigasi teknis, pembukaan jaringan listrik, jalan, sampai pembuatan waduk. Pembangunan fasilitas infrastruktur ini sendiri, memang menelan biaya yang sangat besar.

Namun yang terjadi kemudian adalah beralihnya fungsi lahan pertanian menjadi daerah pemukiman dan industri, akibatnya luas lahan pertanian mengalami pengurangan yang sangat signifikan. Berdasar catatan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), menyebutkan bahwa alih fungsi lahan pertanian subur mencapai 30.000 hektar setiap tahunnya, sebagian besar adalah lahan sawah yang beirigasi teknis, dan kebanyakan terjadi di Jawa (Hira Jhamtani, 2007). Sementara menurut . Agus Susewo, Kasubdit Optimasi Lahan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air Departemen Pertanian Republik Indonesia, alih fungsi lahan pertanian mencapai 110 ribu hektar per tahun..

Sekalipun pemerintah menyadari bahwa alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan pemukiman atau industri, merupakan ancaman bagi ketersediaan pangan. Namun langkah pemerintah orde baru yang mencoba mencetak 2 juta hektar sawah lahan gambut di Kalimantan Tengah dan Selatan, perlu dipertanyakan. Biaya yang harus dikeluarkan untuk mempersiapkan segala fasilitas infrastruktur pendukung bagi proyek ini luar biasa besar. Maka tidak mengherankan jika proyek tersebut hingga saat ini tidak ada kelanjutannya lagi. Satu-satunya yang tersisa dari proyek tersebut adalah masalah lingkungan, yakni kebakaran lahan gambut dan kabut asap. Sementara pada tahun 2005 pemerintah berniat akan mencetak 25 juta hektar sawah baru, namun hingga saat ini masih belum ada realisasinya.
Saat ini, Indonesia hanya memiliki 7,6 juta hektar sawah ditambah ratusan ribu hektar lahan kering lain. Sementara guna memenuhi kebutuhan pangan nasional tahun 2009, dibutuhkan target produksi pangan untuk tanaman padi mencapai 63 sampai 64 juta ton, jagung 18 juta ton, kedelai, 1,5 juta ton, Gula 3,3 juta ton dan daging sapi 399.5 ribu ton. Untuk dapat mencegah terjadinya krisis pangan, maka Indonesia memerlukan tak kurang dari 15 juta hektar lahan pertanian yang diyakini dapat memenuhi kebutuhan seluruh rakyat Indonesia pada 2030 yang diperkirakan berjumlah 280 juta jiwa.
Selain disebabkan oleh adanya alih fungsi lahan pertanian, penyusutan lahan pertanian subur juga disebabkan oleh penggunaan pupuk dan obat-obatan kimiawi an organic. Pemakaian jangka panjang pupuk dan obat-obatan kimiawi an organic ternyata telah membawa kerusakan lahan pertanian dalam jumlah besar, yang ditandai dengan berkurangnya kesuburan tanah. Residu kimia sisa pupuk dan pestisida yang menumpuk pada lahan pertanian, hanya dalam waktu 10 tahun telah membawa kerusakan yang luar biasa pada struktur lapisan tanah. Hal ini dikarenakan dosis penggunaan pupuk dan pestisida an organic selalu mengalami peningkatan pada tiap masa tanam.

Kerusakan tersebut ditandai dengan pengerasan lapisan tanah dan pendangkalan lumpur sawah. Kedalaman lumpur sawah di Indonesia pada dewasa ini rata-rata dibawah 30 cm, bahkan pada beberapa sawah di Yogyakarta kedalaman lumpur hanya berkisar antara 15 – 20 cm saja. Padahal, sebelum dikenalkan dengan program revolusi hijau, kedalaman lumpur pada sawah-sawah di Indonesia bisa mencapai sebatas lutut orang dewasa, bahkan terkadang mencapai paha. Hal ini selain dikarenakan tumpukan residu pupuk an organic, juga dikarenakan pemakaian pestisida an organic telah memusnahkan sebagian besar mikroorganisme pengurai tanah alami.

Kerusakan lahan pertanian bisa dikatakan sebagai hasil dari kebijakan pembangunan pertanian yang tidak memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Selama ini petani didera oleh kebijakan peningkatan produktifitas pertanian melalui penggunaan pupuk dan obat-obatan kimiawi an organic. Penggunaan pupuk dan obat-obatan yang seperti itu, bukan hanya menciptakan ketergantungan, melainkan juga merusak lahan pertanian (Bryant, 1998).

Kedua, perubahan iklim yang ekstrim sebagai akibat dari pemanasan global, memberi andil besar bagi peluang tercipannya gagal panen, dan puso. Pada masa peralihan iklim petani kebingungan untuk memulai awal masa tanam. Ada kalanya petani pro aktif memulai masa tanam setelah mendapat guyuran hujan satu atau dua minggu, namun terkadang setelah selesai menanam bibit, ternyata hujan tidak turun lagi. Akibatnya bibit tidak dapat tumbuh dan mati.

Ancaman lain dari perubahan iklim yang ekstrim adalah musim hujan dan kemarau yang menjadi semakin panjang. Hujan yang turun dengan intensitas tinggi, frekuensi sering, serta periode musim yang panjang, berpotensi membawa banjir yang akan menggenangi dan merusak lahan pertanian, berikut fasilitas infrastrukturnya. Sedangkan musim kemarau panjang akan membawa dampak kekeringan, yang berpotensi mematikan segala tumbuhan pangan jika tidak mendapat intervensi.

Ketiga, keengganan banyak orang untuk berprofesi sebagai petani. Ada banyak faktor yang mendorong terjadinya kecenderungan ini, namun sebab yang paling utama adalah rendahnya tingkat pendapatan petani. Pendapatan petani pada saat ini, tidak sebanding dengan tenaga yang harus dikeluarkan dan tingkat resiko kerugian.

Keempat, regulasi kebijakan pemerintah yang terkait dengan pertanian. Distribusi sarana produksi pertanian selama ini tidak transparan dan bersifat monopoli, akibatnya petani mengalami kesulitan untuk dapat mengakses kebutuhannya terutama pupuk. Selain itu kebijakan monokultur yang menjadikan beras sebagai bahan makanan pokok nasional, telah menjadikan penanaman padi sebagai program utama sektor pertanian. Program ini berlaku secara nasional dan harus dijalankan di seluruh Indonesia, sekalipun harus mengabaikan realitas bahwa makanan pokok masyarakat Indonesia tidak hanya beras, tetapi juga ada ubi, jagung dan sagu.

Realitas masyarakat Indonesia tidak saja majemuk dalam hal etnis, bahasa dan agama, tetapi juga dalam hal pangan (Lawang, 1999). Maka menjadi sangat mengherankan jika saat ini, pengertian pangan selalu identik dengan beras. Masyarakat tertentu di Indonesia memang menempatkan beras sebagai bahan makanan pokok (staple food). Sementara sebagian masyarakat yang lain ada yang memilih ubi, jagung dan sagu sebagai makanan pokok.

Kecenderungan untuk menjadikan beras sebagai bahan pangan pokok (mentality rice) sesungguhnya tidak tumbuh secara kebetulan, mendadak dan juga bukan persoalan selera rasa. Mentality rice tumbuh dan berkembang bersamaan dengan pilihan kebijakan pembangunan pertanian yang sejak awal tertuju atau menekankan pada kebutuhan beras (Usman, 2004). Ketika diasumsikan bahwa bahan pangan pokok adalah beras, maka kebutuhan akan beras menjadi semakin meningkat. Tentu saja ini berpotensi menimbulkan kelangkaan akan beras, yang akhirnya akan diikuti dengan peningkatan harga bahan pangan pokok beras.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: