Kerawanan Pilkada (3)

Selain kerawanan pada sisi penyalahgunaan wewenang calon incumbent yang menggunakan dana APBD dan memperalat birokrasi sebagai bahan bakar dan mesin politiknya, kerawanan lain juga bisa dilakukan oleh semua kandidat. Kerawanan ini ditandai dengan semakin menguatnya kecenderungan pragmatis transaksional antara masyarakat dengan kandidat, melalui politik uang.

Secara demografis, praktek politik uang akan beroperasi efektif pada wilayah-wilayah desa dengan angka kemiskinan tinggi. Pada wilayah seperti ini, masyarakat akan cenderung mematuhi tokoh panutannya dalam mengartikulasikan pilihan politiknya. Tokoh panutan ini kemudian akan mendesain agar pilihan politik warga sekitarnya seragam, yakni akan diberikan kepada kandidat yang berani membayar paling tinggi.

Model politik uang seperti ini sangat eksak, dimana tokoh masyarakat yang jadi broker suara warganya, berani memberikan jaminan perolehan angka pasti kepada kandidat yang berminat. Harga per suara berkisar antara Rp. 10 ribu hingga Rp. 30 ribu, semakin miskin suatu wilayah harga suara akan semakin murah, demikian pula sebaliknya. Transaksi blocking suara seperti ini biasanya berbasis TPS. Hebatnya, tokoh masyarakat yang berperan sebagai broker suara tersebut bersedia memberikan garansi. Apabila  perolehan suara  yang dijanjikan pada suatu TPS meleset dari batas minimal, maka kandidat tidak perlu membayar untuk perolehan suara pada TPS yang bersangkutan.

Evolusi praktek politik uang pada saat ini telah semakin menyempurnakan bentuknya. Dalam pilkada 2010 ini, dipastikan sudah tidak ada lagi model transaksi politik uang yang bisa diibaratkan seperti membeli kucing dalam karung. Semua transaksi dilakukan secara fair dan jujur.

Bahkan jauh hari sebelum pemungutan suara berlangsung, masing-masing kandidat yang melakukan politik uang sudah bisa memprediksikan berapa jumlah perolehan suara yang bakal diraihnya. Apabila dirasa kurang maka dia bisa melakukan berbagai upaya untuk menambah perolehan suaranya, baik dengan melakukan ekspansi atau perang harga dengan kandidat lain.

Politik uang ini, adalah cara paling mudah dan murah untuk memenangi pilkada. Kandidat tidak perlu mengeluarkan uang hingga belasan milyar rupiah, dan tidak perlu capek-capek keliling desa. Cukup melakukan sedikit aktivitas di masyarakat dan memasang iklan kegiatannya di media massa local, maka citranya akan terangkat. Ditambah dengan memasang sedikit baliho dan spanduk, akan membuat namanya makin dikenal. Dengan asumsi rata-rata harga per suara Rp. 20 ribu, maka untuk mendapat suara 250.000 cukup mengeluarkan uang 5 milyar rupiah. Jika ditambah biaya operasional operator lapangan, fee partai pengusung, pemasangan atribut kampanye serta iklan, kisaran angka 6 – 7 milyar rupiah  kiranya sudah bisa mengantarkan seseorang untuk menduduki kursi Kepala Daerah.

Sementara itu, kecurangan dalam proses penghitungan suara sepertinya akan tipis terjadi dalam pilkada. Sebab masing-masing kandidat tentunya sanggup menyiapkan saksi pada masing-masing TPS. Berbeda dalam pileg, tidak semua caleg bahkan partai politik sanggup menempatkan saksi pada masing-masing TPS. Akibatnya dalam pemilu legislatif kecurangan pemilu dengan cara melakukan pencurian suara sangat dimungkinkan terjadi.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: