Kerawanan Pilkada (2)

Dari segi penguasaan akses, kandidat yang akan berlaga dalam pilkada bisa dibedakan dalam dua kategori, yaitu incumbent dan bukan incumbent. Sedangkan dari “tiket” yang mereka pegang, juga bisa dibedakan menjadi dua kategori, yaitu calon dari jalur parpol dan calon independen. Fenomena fragmentasi kandidat Kepala Daerah yang seperti ini, lazim terjadi diberbagai daerah di Indonesia.

Kerawanan yang biasa dilakukan oleh calon incumbent, adalah penyalahgunaan jabatan dan fasilitas Negara untuk kepentingan politiknya. Ada dua hal yang cenderung akan dia lakukan berkaitan dengan dimilikinya kekuasaan dalam mengakses dana APBD dan penguasaannya atas birokrasi. Pertama memaksimalkan dana APBD untuk program-program karitatif menjelang pelaksanaan pilkada. Kedua, mengkondisikan birokrasi untuk menjadi mesin politiknya.

Modus yang dilakukan untuk konteks yang pertama adalah menampung proposal permohonan bantuan dari masyarakat. Bahkan tidak jarang operator lapangan dari calon incumbent telah membuat draft master proposal, untuk kemudian diedarkan kepada masyarakat, dimodifikasi sedikit, dan kemudian diajukan kepada pemerintah daerah. Proposal yang paling banyak diajukan oleh masyarakat, adalah proposal permohonan bantuan modal, dan rehabilitasi atau pembuatan prasarana fisik.

Proposal tentang permohonan bantuan modal, biasanya akan dicairkan satu atau dua bulan sebelum pelaksanaan pilkada. Dana yang dikucurkan, selain memang dimaksudkan untuk membantu permodalan masyarakat, juga digunakan untuk membiayai konsolidasi politik pada tingkatan bawah.

Sementara proposal yang bersifat untuk pembangunan fasilitas prasarana fisik, akan dikabulkan dua atau tiga minggu sebelum pelaksanaan pilkada. Proyek yang diimplemantasikan, dijalankan dengan sistem padat karya, gotong royong atau kerja bakti. Proyek ini berlangsung secara massal dihampir semua dusun. Masyarakat yang terlibat dalam proses pengerjaan proyek ini, akan jauh dari hiruk-pikuk kampanye. Dan hanya menerima informasi pilkada dari satu sumber saja, yaitu operator lapangan calon incumbent. Semakin banyak masyarakat yang terlibat dalam proyek ini, maka akan semakin menguntungkan bagi calon incumbent.

Selain menjauhkan masyarakat dari hiruk-pikuk pilkada, cara ini juga cukup efektif untuk mensterilkan masyarakat dari pengaruh kandidat lain. Selanjutnya, beberapa saat menjelang pelaksanaan pemilu, tinggal dikonsolidasikan dan diarahkan untuk menentukan pilihannya kepada calon Kepala Daerah Incumbent.

Sekalipun pelaksanaan pilkada dilakukan oleh komisi dan kelompok independen, untuk mencitrakan sterilnya birokrasi dari proses ini. Namun yang patut kita cermati adalah bahwa pada tiap TPS  setidaknya akan dijaga oleh dua orang Hansip. Peran Hansip disini menjadi strategis, karena keberadaan dia di TPS biasanya luput dari pengamatan masyarakat. Padahal ada banyak hal yang sebenarnya bisa dilakukan oleh para hansip ini di TPS. Keberadaan Hansip ditiap daerah, biasanya dibawah koordinasi dan pembinaan dari sebuah instansi pemerintah daerah yang bernama KESBANGLINMAS.

Selain Hansip, kita juga perlu mengkritisi peran Satpol PP. Sesuai dengan amanat peraturan daerah (Perda) salah satu tugas Satpol PP di tiap daerah adalah untuk menertibkan media reklame luar ruang yang tidak berijin. Termasuk didalamnya adalah alat peraga kampanye para kandidat. Namun demikian,  Satpol PP tidak dapat dipersalahkan apabila dia “tidak sanggup” menertibkan “semua” alat peraga kampanye yang tidak berijin.

Institusi strategis berikutnya adalah BKKBN. Lembaga ini memiliki kader hingga tingkatan dasawisma. Tingkatan ini jauh lebih mengakar dibanding institusi rukun tetangga (RT), karena bisa saja dalam satu RT terdapat lebih dari satu dasawisma. Sekalipun namanya dasawisma, akan tetapi kelompok dasawisma tidak selalu berjumlah sepuluh rumah tangga. Anggota dasa wisma, rata-rata berkisar pada sepuluh hingga tiga puluh rumah tangga. Dengan mengambil sample anggota terbesar, maka secara matematis, kader dasawisma bisa mencapai sepertigapuluh jumlah rumah tangga yang ada pada suatu daerah. Jadi andaikata suatu daerah memiliki 210.000 rumah tangga, maka jumlah kader dasa wismanya bisa mencapai angka 7.000 orang kader.

Kader dasawisma, biasanya menjadi tokoh panutan yang dipercayai oleh ibu-ibu rumahtangga yang menjadi anggota dasawismanya. Kader dasawisma bukanlah pegawai negeri sipil, namun mereka bekerja suka rela untuk lembaga birokrasi yang mendapat pembiayaan dari APBN maupun APBD. Dengan sedikit kecerdasan dalam mengolah pos mata anggaran dalam APBD, sebenarnya kader dasawisma bisa dimobilisir untuk melakukan gerakan door to door “mendata” kecenderungan pilihan politik anggotanya dalam pilkada. Selain mendata, mereka juga bisa membantu mengarahkan pilihan anggotanya yang masih belum punya pilihan (swing voter), untuk memilih kandidat tertentu.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: