Birokrasi dan Kebijakan Publik

Kebijakan publik dalam sistem demokrasi dimaknai sebagai segala aturan dan tindakan dasar yang menyangkut pemenuhan kebutuhan dan kepentingan publik.  Sebagaimana menyangkut sasaran bersama warga negara, maka kebijakan semacam itu selalu berbasis pada kebutuhan dan kemanfaatan bagi warga negara itu seluas-luasnya. Birokrasi yang dikonstruksikan sebagai pemegang otoritas, sesungguhnya hanya bertindak sebagai pelaksana (eksekutif) dan pelayan masyarakat.

Karena terbatasi pada otoritas sebagai pelaksana itulah, maka kebijakan publik senantiasa harus berproses dalam alur politik yang memperhatikan kelembagaan perwakilan formal dan organisasi-organisasi kewargaan. Ukuran keberhasilan suatu kebijakan, tidak didasarkan pada seberapa besar keuntungan yang didapatkan oleh sang pemegang otoritas (pelaksana). Tetapi, pada seberapa besar tingkat penerimaan dan kemanfaatan, serta kepuasan kebijakan itu bagi warga negara. Dalam kalimat lain, institusi birokrasi hanyalah pelaksana dengan persetujuan lembaga-lembaga perwakilan politik.

Birokrasi yang menjalankan kebijakan publik secara transparan serta memberikan layanan informasi dengan baik, jelas akan mendapatkan kepercayaan (trust) yang besar dari warga masyarakat. Makin menguatnya kepercayaan masyarakat pada penyelenggaraan pemerintahan, disanalah sesungguhnya menjadi ukuran legitimasi (pengakuan) yang bisa terbangun secara kokoh (secara formal maupun moral)

Jika legitimasi masyarakat kuat, besar kemungkinan tingkat berpartisipasi warga untuk mendukung jalannya pemerintahan dan program-program pembangunan semakin membesar . Dengan demikian, transparansi dan informasi kebijakan publik terkait dalam mata rantai good governance dan demokrasi di tingkat daerah. Namun, bagaimana hal ini bisa diwujudkan dari perspektif kebutuhan dan partisipasi masyarakat?

Pada tingkat government, tata kelembagaan untuk mendorong transparansi dan informasi kebijakan publik masih menghadai masalah dan sekaligus kebutuhan mendasar, diantaranya:

l  Regulasi yang menjadi payung hukum dasar pijak pelaksanaan, sebagai rule of the game

l  Perangkat sarana dan prasarana yang memadahi untuk mendukung inisiastif responsif birokrasi atas kebutuhan masyarakat

l  Aparatur penyelenggara birokrasi yang memiliki kapasitas memadai untuk menjalankan kebijakan publik dari tiga sisi; a) komitmen; b) pengetahuan dan konsep; 3) ketrampilan

Adapun pada aras masyarakat, masih terdapat beberapa persoalan yang diantaranya:

l  Lemahnya kesadaran mengenai pentingnya dan kebutuhan informasi untuk menjawab masalah-masalah mereka, dan biasanya muncul kesadaran saat ada kasus-kasus semata

l  Masih terbatasnya inisiatif-inisiatif lokal berbasis komunitas untuk mengakses informasi dan kebijakan.

l  Kultur pragmatis masyarakat yang menjadi bagian warisan masalalu, sekaligus bentuk reaksi atas ketidakjelasan sistem (tidak transparan) yang ada dalam birokrasi

Karena itu, agenda ke depan yang harus dilakukan adalah membangun kesadaran kewargaan tentang hak-haknya dalam kebijakan publik berbasis komunitas. Selain itu juga membangun inftrastruktur, pengembangan dan penyebaran informasi kebijakan publik di aras masyarakat melalui perangkat birokrasi formal dari kabupaten sampai desa dan organisasi komunitas

Memadukan skema tata kelembagaan formal dan informal dalam pengembangan transparansi dan informasi public, merupakan tahapan lanjut yang harus segera mendapat perumusan.  Dengan demikian  road mapp dan rute rintisan agenda transparansi dan informasi kebijakan publik secara sistematik dan terencana  bisa segera dibuat.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: